Mirisnya hari ini angka kematian
akibat Covid-19 sudah tidak dapat diakses oleh publik, pemerintah tidak ingin meminta maaf atas
kegagalannya dalam menghadapi pandemi.
Di sisi lain, di tengah ketidakpastian mengenai kebijakan untuk bersama menyelamatkan bangsa ini
dari ancaman pandemi. Budaya korupsi di Indonesia yang kian meningkat dengan menafaatkan
keadaan darurat juga menjadi perhatian kami.
Korupsi dan keadaan darurat saling mempengaruhi,
menciptakan lingkaran setan dalam melakukan kesalahan pada manajemen dan krisis yang lebih
dalam.
Sumber daya fiskal dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk menangani keadaan darurat,
kebutuhan mendesak dalam penyaluran bantuan atau paket stimulus ekonomi dan risiko pengaruh
yang tidak semestinya atas tanggapan kebijakan membuat peluang yang sempurna untuk korupsi.
Pada gilirannya, situasi ini hanya merongrong keadilan dan kesetaraan masyarakat sepanjang
penanganan respon krisis.
Penanganan pandemi Covid-19 di seluruh dunia secara sempurna
menggambarkan kebutuhan akan integritas dalam pengelolaan krisis. Bahkan dalam rilis global,
Ketua Dewan Pengurus Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis bagi
korupsi dan demokrasi (Transparency International Indonesia, 202.
Dengan dirilisnya CPI 2020, Transparency International melihat bagaimana korupsi merusak
kapasitas negara untuk menanggapi keadaan darurat seperti krisis ganda; kesehatan dan ekonomi yang
disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Di beberapa negara, korupsi telah mengalihkan sumber daya
publik dari layanan penting seperti perawatan kesehatan. Kurangnya transparansi dalam alokasi
