Rusli selaku Tim Tehnis Kabupaten Buol pun angkat bicara. Dia menyebut persoalan sengketa perbatasan wilayah dengan Gorontalo belum bersifat final dan mengikat. “Tadi dengan tegas pak Menteri mengatakan persoalan itu belum bersifat final karena pak Menteri belum mengeluarkan keputusannya. Jadi apa yang disampaikan Gubernur Gorontalo ke beberapa media online bersifat sepihak untuk membangun opini. “Ucapnya.
Rusli juga menyebut adanya aturan yang harus dijalankan, keputusan Permendagri tahun 1981 telah mengatur itu semua soal batasan antara dua wilayah, temasuk Provinsi Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Sejalannya waktu, putusan Permendagri tahun 1992 juga berbunyi yang mengatur dua wilayah.
“Nah dalam konteks aturan-aturan ini harusnya banyak hal yang memberikan isyarat bahwa yang disengketakan itu haknya dari Kabupaten Buol. “Ungkap Rusli.
Dia menegaskan wilayah yang disengketakan oleh pihak Gorontalo secara administrasi adalah wilayah administrasi Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Kita sudah berjuang dari awal dan bukti-bukti lengkap secara administrasi sudah kami sampaikan ke Pusat, namun pada akhirnya keputusan yang diambil pada tanggal 16 Juni 2021 lalu jelas sangat mengecewakan kami, karena keputusan itu diambil secara sepihak oleh Gubernur Gorontalo. “Tandasnya.
Sebagai pihak yang dirugikan, Rusli mengatakan Gubernur Sulawesi Tengah bersama Bupati Buol dan jajarannya sepakat menghadap Menteri Dalam Negeri hari ini, tanggal 25 Juni 2021 dikediaman Tito Karnavian di Jl. Widya Chandra I Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu di dapati hasil baik. “Pak Menteri telah memberikan ruang solusi bagi kami, bahwa ada pertemuan antara pihak kami dengan Gorontalo sampai tanggal 2 Juli 2021 nanti, dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada pak Menteri Dalam Negeri. “Ulasnya.
