PID dengan konsisten menyerukan terus Pemerintah khususnya aparat keamanan dan TNI untuk mengejar, menumpas sampai ke akar-akarnya gerakan makar ini. Bertentangan dengan NKRI Pancasila, usaha mendirikan negara khilapah masih berlanjut dengan membaiat para pengikut Negara Islam Indonesia seperti beberapa hari lalu terjadi di kawasan Lampung. Sekalipun telah dinyatakan sebagai illegal, pengibaran dalam arak-arakan bendera khilafah masih terjadi seperti di Jawa Barat.
Kebebasan dan kenyamanan beribadah bagi umat kristiani masih merupakan barang mahal untuk banyak tempat. Menurut Ir. Apri, penutupan-penutupan illegal rumah-rumah ibadah masih sering terjadi, yang bermakna bahwa implementasi sepenuhnya dari UUD 1945 belum tercapai. PID telah berulang-ulang mendesak Pemerintah untuk mencegah dan menangani serius hal-hal ini.
Ketum PID menyeroti pemicu timbulnya gerakan separatis di tanah air seperti di tanah Papua yang tentu harus diatasi dengan melihat akar permasalahan. Pembangunan ekonomi yang kurang menjangkau Warga Asli Papua menimbulkan disparitas dengan warga pendatang yang lebih mapan kehidupan sosial-ekonominya.
Salah urus menjadi sumber kecemburuan sosial yang menjadi lahan subur separatisme. Karena itu PID mendesak Pemerintah untuk mempercepat pembangunan yang berimbang dengan mengangkat kehidupan sosial-ekonomi Warga Asli Papua dari keterpurukan.
Selain itu Ketum PID menunjuk fakta lapangan bahwa daerah-daerah tertinggal dalam kemiskinan di Republik ini kebanyakan adalah kawasan berpenduduk kristiani. Jadi jajaran PID dituntut bukan hanya tekun berdoa tapi juga berkarya nyata membawa solusi bagi pengentasan kemiskinan material dan immaterial. Propinsi dgn angka kemiskinan yang masih tinggi tercatat di NTT 21,21 persen dari penduduk, Sulteng 13,06, Sulbar 11,50, Maluku 17,99, Papua Barat 21,70, Papua 26,80.
