Jakarta— Tantangan mendasar yang Papua dan Papua Barat terbagi tiga bagian yaitu konteks global, konteks nasional dan konteks daerah. Pada konteks global badalah upaya mencapai target SDGs di tahun 2030 di Papua dan Papua Barat, isu lingkungan, perhatian masyarakat internasional terkait isu HAM. Konteks nasional belum terpadu ya kebijakan dan program K/L, dan berakhirnya dana otsus 2% DAU nasional pada tahun 2020. Sementara konteks daerah angka kemiskinan di Papua sesuai data BPS di tahun 2019 26,55% relatif tertinggi se-Indonesia dan Papua Barat 21,51%.
Terkait dengan arah kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, diarahkan dengan pendekatan budaya, dan pendekatan ekologi berbasiskan wilayah adat, ungkap John Wempi Wetipo, Wakil Menteri PUPR di Jakarta, Jumat (30/02/2021) di acara webinar yang diselenggarakan oleh Populis Indonesia dengan tema “Strategi Optimalisasi Pengembangan UMKM Papua di Masa Covid 19. Selain itu, John Wempi Wetipo menyampaikan arah pembangunan Papua dengan peningkatan pelayanan dasar, pelaksanaan Otonomi khusus, dan peningkatan konektivitas.
“Pemerintah Pusat dukung pembangunan infrastruktur di Papua untuk peningkatan ekonomi masyarakat karena tanpa pembangunan infrastruktur jalan penghubung tidak mungkin kita bangun apa yang kita harapkan, apakah membangkitkan potensi ekonomi yang ada,” ungkap John Wempi Wetipo, Wamen PUPR.
Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Iwan Faidi menyampaikan bahwa UMKM merupakan unjung tombak untuk mendukung perekonomian Indonesia dan untuk memenangkan persaingan di masa pandemi. Pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam produksi barang dan jasa sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, pelaku usah dapat mengembangkan gagasan baru dibidang kewirausahaan sosial untuk turut berkontribusi dalam memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dari dampak pandemi.
