Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendanai belanja operasi, termasuk didalamnya belanja pegawai, barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan mengalokasikan belanja modal serta belanja tak terduga.
Sementara prioritas dan plafon anggaran belanja daerah berdasarkan pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021. Selain itu, janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan tahun 2021.
Adapun, prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021, sebagai berikut :
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi.
2. Pemenuhan Sanitasi Dasar
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah
4. Implementasi dan Pengendalian Tata Ruang
5. Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi
6. Penurunan Angka Pengangguran
7.Percepatan Penurunan Stunting
8. Peningkatan Peran Keluarga dalam Pembangunan Karakter Bangsa.
9. Penanganan Lansia, Anak Terlantar, dan Disabilitas.
10. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
11. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan (Smart Goverment)
5 Raperda Disahkan DPRD Depok, Berikut Poin-poinnya.
Kemudian pengarahan kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2021 terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah. Nantinya, penerimaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang angkanya masih bersifat prediksi sementara.
Oleh karena itu, dalam pembahasan Raperda APBD tahun 2021 tersebut salah satu yang utama memastikan terpenuhinya anggaran belanja daerah yang bersifat ‘Mandatory Spending’ untuk anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dana Kelurahan, yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
Selanjutnya, membahas penyesuaian perubahan maupun penggeseran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2021. Berupa program serta kegiatan Pemerintah Kota Depok yang merupakan kumpulan kegiatan perangkat daerah Pemkot Depok disusun bedasarkan KUA dan PPAS APBD T.A 2021.
