BAWASLU Kota Sawahlunto Gelar Rapat Koordinasi PTPP Tahun 2020.

  • Bagikan

Sawahlunto,Porosnusantara.co.id- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Partisipatif (PTPP) di INNA Ombilin Heritage Hotel Kota Sawahlunto,Selasa (13/10).

Dalam kesempatan tersebut Komisioner Bawaslu Kota Sawahlunto Dwi Murini, SPd,MPd  menyampaikan bahwa, jajaran Bawaslu Kota Sawahlunto bertekad mensukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dengan berkomitmen mengawasi Pilgub secara Kwalitas profesional sehingga tidak meragukan masyarakat walaupun masih dalam masa Pandemi Covid 19 saat ini.

BACA JUGA  Kapolda Papua resmikan Mako Polres Puncak.

Lebih lanjut Dwi Murini menjelaskan, selain tantangan Covid 19, ada beberapa tantangan lain yang akan dihadapi, yang sudah mengakar yakni Politik Uang dan isu Sara.

Agar semua itu tidak terjadi , tugas Bawaslu untuk melakukan Pencegahan, Pengawasan serta Penindakan akan dilakukan secara optimal dengan langkah awal seperti sosialisasi yang melibatkan Tokoh  Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pers dan Pemuda.

Dwi Murini juga mengakui,bahwa kapasitas personil Bawaslu yang ada saat ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya  dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat kota Sawahlunto sebagai Pengawas Partisipatif,  yang sesungguhnya secara bersama sama untuk mengawal Pilgub Sumbar 2020 yang akan dilaksanakan Desember mendatang, pungkas Dwi Murini.

BACA JUGA  Pemdes Tetenggabo Konsel, Salurkan BLT-DD dan Melaksanakan Penyemprotan Disinfektan.

Sementara itu Dr,Aermadeza,SH, MH seorang akademisi dan Advokasi yang bertugas sebagai Tim Pemeriksa Daerah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, pendidikan politik harus dapat diberikan kepada masyarakat pemilih sejak dini, sehingga dapat mengurangi berbagai pelanggaran pemilu,baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak oleh masyarakat pemilih, seperti yang sering terjadi yaitu politik uang dan sara, sebab sanksi atas pelanggaran berbeda dengan Pemilu sebelumnya yakni lebih berat, sebab hukuman yang diberikan terdapat hukuman minimalnya, tutur Aermadeza.

BACA JUGA  LSM Kampak Mas RI Melaporkan Hasil Temuan Pembangunan Ranap Puskesmas Karangbahagia ke Kejari Cikarang

Sebagai Narasumber dalam giat rapat koordinasi tersebut, Komisioner Bawaslu  Kota Sawahlunto Dwi Murini,SPd,MPd , Bidang Protokol Kesehatan dr,Ranu Verra , Tim DKPP Dr, Aermadepa,SH, MH dan Komisioner Bawaslu Fira Hericel.

(An*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *