Kementan Dukung Implementasi One Health untuk Pengendalian Rabies di Kerinci

 
 

Menurut Krisnandana, rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Ditjen PKH, Balai Veteriner Bukit tinggi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.

Dalam kesempatan tersebut, Krisnandana melakukan sosialisasi Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia. Instruksi Presiden ini menurutnya merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kondisi darurat termasuk dalam menghadapi wabah penyakit hewan. Sementara itu, Eva Susanti, Kepala Bidang P2H Dinas Kesehatan Propinsi Jambi menyampaikan situasi Rabies dan kegiatan penanggulangan Rabies pada manusia di Provinsi Jambi.

 

” Sesuai dengan tema WRD 2019 ‘Vaccinate to Eliminate’, Ditjen PKH memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan vaksinasi sebagai komponen utama pengendalian rabies, ditambah dengan pelaksanaan Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu (TAKGIT) antara petugas kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan” kata Krisnandana.

Apriyani Lestariningsih, Kepala Subdit Zoonosis, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH menyampaikan bahwa selain Bimtek tersebut, dilaksanakan juga kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rabies terhadap siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci. Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain tentang tanda – tanda Rabies pada hewan dan manusia, bahaya Rabies, cara pemeliharaan hewan yang baik serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus gigitan hewan penular Rabies. Diharapkan bahwa informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mempermudah pelaksanaan pengendalian Rabies di Kabupaten Kerinci.” Untuk selanjutnya diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah baik Provinsi Jambi maupun Kabupaten Kerinci untuk melanjutkan program pengendalian Rabies, antara lain berupa penetapan peraturan daerah, penyediaan anggaran, dan penambahan petugas terkait pengendalian Rabies,” tambah Krisnandana.

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *