Pemkot Singkawang Merancang Ubah Perda Menara dan Perumda Air Minum

 
 

Poros Nusantara, (SKW-Kalbar) – Peraturan Daerah Kota Singkawang nomor 9 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Kembali dirancang Pemkot Singkawang, untuk wujud penyempurnaan. Rencana perubahan tersebut, merupakan perubahan kedua yang saat ini telah masuk sebagai nota pengantar eksekutif, yang telah disampaikan kepada DPRD Kota Singkawang.

Diterangkan Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie SE.MH, Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9/2010 merupakan penyempurnaan kembali terhadap perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Mengacu pada surat Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI Nomor : 2-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 sebagai hal pedoman penyusunan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Dijelaskan, peraturan Daerah Kota Singkawang nomor 9 tahun 2010, sebelumnya telah dirubah dengan ketetapan perda nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas perda nomor 9/2010. Diterangkan, perda nomor 1/2018 merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XII/2014 tentang permohonan uji materi penjelasan pasal 124 undang undang nomor 28 tahun 2009. Yang memutuskan, penjelasan 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus. Karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam pasal 124.

 

Latar belakang kembali perlu dilakukan perubahan atas perda tersebut, terungkap, setelah pihak eksekutif melakukan evaluasi. Sehingga perda nomor 1 tahun 2018 masih perlu disempurnakan. Utamanya terhadap formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Mengacu pada surat direktorat pendapatan dan kapasitas keuangan daerah direktorat Keuangan RI. Serta penyerahan kewenangan perizinan penerbitan IMB-nya, kepada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.
Selain perda menara, Perda perusahaan umum daerah Air Minum Kota Singkawang nomor 3 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng, pula turut dirancang perubahannya bahkan berpotensi dicabut. Menurut Thjai Chui Mie, pembentukan raperda tentang perusahaan umum daerah Air Minum Kota Singkawang merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang usaha milik daerah. Terdiri atas perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah. Karena itulah, ucapnya, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuai tersebut, dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efesien.

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *