Pelebaran jalan KSU kota depok, kontraktornya diduga mengabaikan Aturan Main

  • Bagikan

Depok, Poros Nusantara – Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pelebaran Jalan Raya KSU, Pondok Rajeg kelurahan Tirta Jaya Depok ditegur Dinas P ekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.

Peneguran dilakukan, disebabkan pihak Pelaksana Proyek tidak melaksanakan pemberitahuan terkait kegiatan yang dikerjakan dilapangan sehingga Merusak Aset Pemerintah Kota Depok.” Kami sudah menegur Pihak Pelaksana maupun PPK Provinsi Jawa Barat, terkait adanya kerusakan Aset Pemkot Depok, yang terkena imbas Pekerjaan Pelebaran Jalan KSU sampai Pondok Rajeg, kami minta kepada PPK serta Pengawas Proyek Jalan KSU, agar memberitahu kepada PUPR Kota Depok, jika ada aset Kota Depok yang dirusak akibat Proyek Pelebaran Jalan KSU, Pondok Rajeg.” Ujar Hartanto Kepala Bidang Jajem PUPR Depok (jumaat 23/8/2019).

Seperti diketahui Proyek Peningkatan Jalan Toll dan Pondok Rajeg, senilai 17 Milyar tersebut, berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat yang dikerjakan diwilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor ini mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara).

“ Seharusnya Pihak PUPR Kota Depok, secara tegas kepada Pihak PPK Provinsi serta Pihak Pelaksana Proyek yang mendapat Pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut, jika ada Aset Pemkot yang dirusak akibat imbas dari Pekerjaan Jalan KSU, agar segera meminta Penjelasan kepada PPK dan Kontraktornya, kemudian dipertanyakan Aset mana saja yang rusak terkena imbas dari Pelaksanaan Proyek tersebut.” Ungkap Toni Supriady, LSM Penjara Jawa Barat( Senin 26/8/2019).

Lanjut Toni, “ Kami juga mempertanyakan tentang Cara kerja Kontraktor, kenapa penggalian Tanah dilakukan dengan Alat berat, dikarenakan kedalaman Lubang  sudah ada didalam RABnya, apakah memang menggali lubang harus memakai alat berat, dan kami mempertanyakan, apakan perusahaan yang mengerjakan Proyek Jalan KSU, sudah ada jaminan BPJS Ketenagakerjaannya.

Menurutnya berdasarkan pantauan dilokasi para pekerja dilapangan tidak dilengkapi dengan Alat Kelengkapan Keselamatan Kerja( K 3), untuk itu kami akan segera melayangkan Surat Resmi guna mempetanyakan semua itu, kepada pihak PUPR Provinsi Jawa Barat, tetapi yang terpenting PUPR Kota Depok, agar terus mengawasi Jalannya Pekerjaan tersebut. Jika ada kesalahanan terhadap Perusakan aset Kota Depok, agar segera menegur PPKnya serta Kontraktornya”.

 

( boy / Harol L / way )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *