Untuk referendum yang di teriakkan maasyarakat Papua Ismail Marabessy sangat tidak sepakat karna menurutnya refendum ada dua, pertama referendum birokrasi dan kedua referendum makar. Tapi untuk yang ini jelas referendum makar, karna ini bagian dari pemecah belah Bangsa. Padahal kurang perhatian apa pemerintah kabinet Jokowi dari lima tahun lalu mereka berteriak agar pemerintah membangun insfrastruktur sangat besar yang di fokuskan untuk Papua, namun setelah di laksanakan justru mereka melakukan itikad tidak baik dengan berdemo, serta mengatakan mereka tidak butuh semua pembangunan itu.
Berarti sudah jelas bahwa ada aktor di balik semua ini, maka dari itu ia mengatakan pemerintah harus tegas memberi sangsi baik sangsi pidana kepada aktor intelektual serta yg terkait dan meminta untuk tidak melibatkan masyarakat papua dalam aksi aksi makar mereka. Dan pada kabinet Jokowi-Ma’Aruf Amin pun ia meminta untuk tidak di libatkan, melain kan fokus pada pengusutan makar dan sangsi hukum. Fahri Fauzi juga dari (LKPHI) juga menyampaikan, karna tidak menutup kemungkinan dengan perbuatan makar seperti ini maka akan mudah menyulut propinsi propinsi lain yang di susupi oleh Aktor aktor sapataris untuk melakukan hal yang sama pula. Dimana saat ini kita bisa melihat propinsi Aceh juga sejak dahulu sudah berteriak dengan keras untuk Referendum. Padahal bila kita susuri lebih dalam masyarakat Aceh justru Cinta dengan Indonesia untuk menjadi bagian dari Bangsa Indonesia yang berbineka Tunggal Ika. (ZEffAN)
