Syafruddin pun menyambut baik undangan yang diberikan oleh pemerintah Republik Korea tersebut. “Kemungkinan besar Presiden Joko Widodo akan hadir di Korea. Kementerian PANRB juga akan ikut serta dalam acara maupun pamerannya,” ujarnya.
Ia juga berharap bahwa acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mempererat hubungan antarnegara, terutama komunikasi yang terus ditingkatkan antara Indonesia dengan Republik Korea. “Secara khusus hubungan dengan Kementerian PANRB dan MOIS tentu akan dipererat terus agar tata kelola pemerintahan di Indonesia bisa semakin maju. Sehingga hubungan dari semua aspek kehidupan antara Indonesia dan Republik Korea dapat berjalan dengan baik,” pungkas Syafruddin.
Salah satu kerja sama yang tengah terjalin antara Kementerian PANRB dengan MOIS adalah melalui Electronic Government Cooperation Center (EGCC). EGCC memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja sama, termasuk langkah-langkah dalam impementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa dengan adanya kerja sama tersebut, Indonesia telah memiliki landasan kebijakan untuk menjalankan e-government melalui Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. “Melalui Perpres SPBE maka kita dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan elektronik di Indonesia dan dapat segera menerapkan e-government. Sebab penerapan e-government merupakan salah satu upaya memperkuat reformasi birokrasi,” jelas Rini.
Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa juga turut menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik di Indonesia juga memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti dengan raihan prestasi selama dua tahun berturut-turut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Public Service Awards (UNPSA). “Tahun lalu dengan Sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni dan tahun ini PetaBencana.id yang juga memiliki kaitannya dengan teknologi,” ungkapnya.






