Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Lili Asdjudireja menyorot kecilnya kenaikkan pagu anggaran Kemenkop dan UKM. “Naik sebesar itu naiknya ecek-ecek. Harusnya bisa lebih besar lagi, mengingat keberadaan koperasi sangat penting dalam perekonomian nasional. Saya pikir, kenaikkan anggaran Kemenkop dan UKM harus minimal Rp2 triliun. Terlebih lagi, koperasi itu banyak mengelola UMKM”, kata Lili.
Lebih dari itu, Lili menandaskan bahwa misinya koperasi adalah pemerataan kesejahteraan, keadilan ekonomi, hingga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. “Dimana hampir 97% tenaga kerja kita itu berasal dari UMKM dan koperasi”, tegas Lili.
Bagi Lili, dengan kenaikkan anggaran hanya 1,13% maka akan sulit dalam mengembangkan program pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. “Setiap tahun saya selalu mengusulkan kenaikkan tersebut. Kemenkop dan UKM harus bisa usulkan sebesar itu, dan tugas kami di DPR yang akan memperjuangkannya”, ujar Lili.
Sementara anggota DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar mengapresiasi program yang digulirkan Kemenkop dan UKM sudah menukik pada sektor pengembangan SDM di masing-masing kedeputian. “Saya sudah melihat banyaknya pelatihan perkoperasian, vocational, termasuk pelatihan koperasi syariah. Intinya adalah peningkatan kapasitas usaha dan daya saing koperasi di Indonesia”, ujar Nasril.
Oleh karena itu, Nasril berharap bila nanti ada pergantian menteri, program strategis pemberdayaan koperasi dan peningkatan kapasitas SDM koperasi terus dijalankan. “Jangan sampai ganti menteri, ganti pula visi dan misinya. Ini harus dilanjutkan oleh Menteri Koperasi berikutnya yang terpilih”, tegas Nasril.
Nasril juga berharap agar dipupuk terus pendekatan rasa ingin berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. “Selain itu, kegairahan berkoperasi juga harus menular kr kalangan generasi muda. Anak muda di Indonesia harus mengenal eksistensi koperasi”, tukas Nasril. (Red)
