“Undang-undang yang dimaksud, seperti Undang Undang Penyiaran, Undang Undang Telekomunikasi, Undang Undang Pornografi, Undang Undang Keterbukaan Informasi dan yang masih belum menjadi undang undang adalah rancangan undang undang perlindungan data pribadi,” papar Ismail.
Lebih lanjut, Ismail Cawidu Indonesia sangat menghargai demokrasi, makanya setiap informasi masuk dulu ke warga, jika merugikan maka negara akan menfilternya. “Ini berbeda dengan Negara China yang memang negara mengambil peran sentral dalam memberikan informasi kepada warganya.,” ujarnya.
Menurut Ismail Cawidu berdasarkan hasil penelitian konten hoaks yang paling banyak adalah masalah sosial politik, SARA, kesehatan dan bisnis. Guna menimalisasi hal itu, Kominfo sudah melakukan langkah-langkah diantaranya gerakan internet sehat, relawan informasi, gerakan nasional kreasi dan prolling untuk melihat konten yang bertentangan. Selanjutnya, Kominfo juga menyediakan WA aduan berita hoaks. Jika ada warga menemukan berita hoak bisa mengadukan ke nomor 081 1922 4545 atau bisa ke cekfakta.id.
Hal senada juga dikatakan Frid, dari Bawaslu. Ia mengajak kepada masyarakat untuk berani melaporkan kepada Bawaslu agar bisa di tindak lanjuti ke jalur hukum. Pasalnya, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Hoaks akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tidak ketinggalan hadir dalam acara diskusi ini, Ridwan Habib Gugus Informasi Timses, Jokowi dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, arahan dari Jokowi kampanye yang dilakukan dengan menyenangkan (fun), menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan, dan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, Ia justru menuding ada pihak ketiga ikut menyebarkan berita hoaks ini. “Jadi, Kita harus menciptakan suasana kampanye yang menyenangkan bukan menyeramkan,” pintanya.
