Kata Andre Koreh, faskor yang digelar merupakan bagian dari kegiatan Sosialisasi tentang betapa pentingnya RT-RW dalam pembangunan kawasan wilayah berbasis tata ruang. Namun ucap dia, apakah rencana tata ruang wilayah itu sendiri sudah mencakup kepentingan masyarakat. Pada satu sisi ada peraturan dan pada sisi lain ada kebutuhan bagaimana mensinkronisasi hal ini jelas Andre. Kepala Bappeda NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT, berpendapat Perda nomor: 1 tahun 2011 tentang RTRW 2010 – 2030, dari sisi pola ruang perlu penyesuaian, mengingat adanya perubahan kawasan lindung. Demikian juga perlu penyesuaian, karena adanya pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara dan bendungan. Hal ini juga memperngaruhi dari aspek struktur ruang. Lainnya, tambah Wayan, terkait sementara proses perubahan kawasan lindung seluas 3.471 hektar di seluruh Kabupaten yang perlu mendapat persetujuan DPR RI. Hal ini juga perlu dilakukan penyesuaian RTRW.
kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) NTT, direncanakan berlangsung tanggal 20 hingga 21 Maret 2018. Peserta yang diikut sertakan sebanyak 80 orang, berasal dari Dinas PU dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, Kanwil Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) NTT, PT Telokom, PT PLN Persero, Balai Sungai Nusa Tenggara II, dan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT.
Adapun tujuan dari pertemuan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan ruang, untuk menyatukan persepsi dan pemahaman pada semua jenjang pemerintah daerah ( provinsi, kabupaten dan kota ). Termasuk sasarannya pada sektor dan program kegiatan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada RTRW.
( Laporan : Erni Amperawati)
