oleh

KPU SAWAHLUNTO GELAR SOSIALISASI PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PIDANA

SAWAHLUNTO, POROS NUSANTARA  –  Sumbar-Guna meminimalisir potensi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum (Pemilu), KPU Kota Sawahlunto menggelar sosialisasi di Hotel Ombilin (12/12).

Kegiatan sosialisasi sendiri turut dihadiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, Panwaslu Sawahlunto, komisioner KPU, unsur partai hingga seluruh elemen masyarakat Kota Sawahlunto.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Sawahlunto, Afdhal mengatakan bahwa permasalahan pelanggaran dalam pemilu tidak hanya harus diketahui oleh KPU maupun Panwaslu melainkan perlu diketahui seluruh unsur baik oleh Parpol, hingga masyarakat umum. Selain itu pihaknya juga mengharapkan agar kepada seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada sehingga pelaksanaan Pilkada Sawahlunto dapat berjalan dengan aman dan lancar.

BACA JUGA  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MUHADJIR EFFENDY : SEMUA SISWA ADALAH PILIHAN DAN JUARA

Sementara itu selaku narasumber, Komisioner KPU Prov.Sumbar Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi, Nurhaida Yetti menjelaskan bahwa adanya peran PPS dan PPK merupakan ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan KPU Prov.Sumbar di daerah dalam pelaksanaan Pilkada. Pihaknya juga menambahkan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada akan berpotensi terjadi tindak kekerasan hingga konflik sosial, terganggunya penyelenggaraan pemilihan, hingga kurangnya kualitas penyelenggaraan pemilihan.

BACA JUGA  Guna Tingkatkan Edukasi Terkait Logistik Pilkada Sawahlunto, KPU Sawahlunto Gelar Sosialisasi

“Dampak ekspresi terhadap adanya permasalahan tersebut akan memicu demonstrasi / pengerahan massa pendukung, tindak kekerasan/konflik antara pendukung dan atau penyelenggara, hingga perusakan fasilitas penyelenggara pemilu dan fasilitas publik”, ungkapnya. Sedangkan saat ini mayoritas perusakan fasilitas penyelenggara pemilu rentan terjadi di wilayah timur indonesia.

Sedangkan Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner menjelaskan bahwa tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kota Sawahlunto dinilai masih rendah, sedangkan IKP tertinggi di Indonesia berada di Prov Papua dan dilanjutkan Prov. Kalbar dan Sumut. “IKP Prov.Sumbar sendiri dinilai masih termasuk rendah kecuali IKP Kota Padang yang termasuk dalam kategori sedang”, jelasnya.

BACA JUGA  PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA GAMBUHAN

Dalam kesempatan tersebut, Vifner mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar nantinya pelaksanaan pemilu khususnya di Kota Sawahlunto dapat berlangsung dengan baik.

Pihaknya juga menekankan bahwa keberhasilan Panwaslu sendiri dilihat dari seberapa banyak potensi pelanggaran yang dapat dicegah.

(Laporan : Risang/Yanto/Andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini