Pemalang, Poros Nusantara – Pengurusan Akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK) di Disdukcapil Pemalang, belakangan ini banyak dikeluhkan masyarakat. Sekarang dinilai banyak perubahan dalam pelayanannya, sehingga terkesan bertele tele. Masyarakat banyak yang kesal, karena harus bolak-balik melengkapi persyaratan. Apalagi yang rumahnya jauh dari Kantor Disdukcapil, atau yang bekerja di rantau.
Sejumlah warga akhirnya mengadukan hal tersebut kepada LPKSM-YKM Kabupaten Pemalang. Setidaknya seperti dilakukan Dedy asal Bodeh, dan Fitri Haryanto warga Desa kesesirejo. Mereka sepontan mengadu pada Prayitno, selaku Aktivisi LPKSM-YKM Pemalang. Atas aduan itu, Paryitno selaku ketua lembaga perlindungan konsumen, mengecek ke Disdukcapul. Hasilnya, dia protes keras terhadap birokrasi utamanya Dukcapil, agar meningkatkan layanannya terhadap pemohon apapun dilingkup pelayanan pemerintah.
Kata Prayitno, harapan kedepan, surat atau kertas blangko yang prodak Disdukcapil yang diberikan pemohon, ketika ada perubahan seyogyanya disosialisasikan terlebih dahulu. Apakah melalui internet secara Online atau Stiker berosur di Kecamatan dan di Desa.
Sampai berita ini di turunkan, Kepala Disdukcapil belum bisa di konfirmasai. Kata stafnya, saat terjadi protes dari LPKS-YKM di kantornya ia sedang mengikuti rapat bersama anggita Dewan. Namun seeorang kasi, Eko menjelaskan bahwa blangko surat kuasa yang untuk pemohon, harus di ganti dengan kertas folio yang bertuliskan tangan, untuk dipegang orang yang di kuasakan. Menanggapi penjelasan itu, Prayitno menganggap layanan seperti itu betul betul sulit dan bertele tele.
Laporan: Solihin Kohar
