SEJARAH ADMINISTRASI NEGERI DI PULAU OBI
Jakarta. Porosnusantara co id. Dalam catatan W.P. Coolhaas (1926), sistem administrasi pemerintahan di Obi mengalami perkembangan yang cukup lambat dibanding wilayah lain di Maluku. Pada masa awal, Obi termasuk wilayah yang jarang dikunjungi dan sulit dijangkau karena keterbatasan transportasi laut.
Coolhaas bahkan menulis bahwa hingga awal abad ke-20, Obi dapat dikatakan belum dikelola secara intensif oleh pemerintah kolonial. Pengawasan dilakukan dari Labuha, tetapi keterbatasan sarana membuat pemerintahan di Obi berjalan sangat terbatas.
Perubahan mulai terjadi ketika aktivitas perdagangan damar berkembang, jalur pelayaran semakin terbuka, dan pusat permukiman seperti Laiwui tumbuh. Kehadiran kepala distrik dan jaringan pelayaran kemudian mendorong penataan pemerintahan lokal.
Pada tahun 1916, pemerintah kolonial melakukan pembagian kampung-kampung Obi ke dalam beberapa wilayah administrasi atau gemeente (pemerintahan kampung), yaitu:
• Laiwui
• Ritja-Anggai
• Sesepe–Tawa (sekarang: Sum)
• Wooi–Ake Bobo–Floek–Wajaloar
Setiap wilayah dipimpin kepala kampung yang dibantu tokoh adat setempat.
Perlu dipahami bahwa administrasi kolonial bukan berarti awal mula masyarakat Obi ada. Yang dibentuk adalah sistem pencatatan dan tata pemerintahan modern versi kolonial. Masyarakat, jalur kehidupan, dan komunitas di Obi telah berkembang melalui proses sejarah yang lebih panjang.
Sejarah tidak hanya tentang kapan dicatat pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hidup dan bertahan dari generasi ke generasi.
Obi, 23 Mei 2026
Oleh: Hebli Dawowo
Editor: Jefry Daeng SH MH
#SejarahObi #PulauObi #MalukuUtara
