Porosnusantara.co.id | SEMARANG — Upaya percepatan transformasi digital dalam layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2026).
Forum nasional ini menjadi ajang penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya tiga pilar Samsat, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Jasa Raharja, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Rakor mengusung tema Penguatan Sinergi Pembina Samsat Melalui Transformasi Digital Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Indonesia, termasuk Tim Pembina Samsat (TPS) Provinsi yang terdiri dari Dirlantas Polda, Kepala Bapenda, serta Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja.
Kegiatan dibuka oleh Kakorlantas Polri, Agus Suryonugroho, yang menekankan pentingnya menjaga kolaborasi antarinstansi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Ia mengingatkan bahwa transformasi layanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kemudahan pembayaran pajak kendaraan.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin membayar pajak justru mengalami kesulitan. Sinergi harus terus dijaga agar pelayanan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan, yang harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Samsat.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kunci dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan efisien. Ia menyebutkan tiga fokus utama yang tengah didorong, yakni integrasi data, perubahan pola layanan menjadi lebih proaktif, serta penyediaan layanan yang mudah dan tanpa hambatan.
“Ke depan, layanan harus semakin terintegrasi, proaktif, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan proses yang cepat dan efisien,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya inovasi layanan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, berbagai inovasi seperti Samsat keliling, layanan malam, hingga jemput bola terbukti efektif dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama serta program kerja Pembina Samsat Tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat integrasi sistem dan menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Transformasi digital Samsat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, sekaligus memastikan kemudahan administrasi kendaraan dan peningkatan perlindungan bagi masyarakat.
