Porosnusantara.co.id | Jakarta — Maraknya informasi mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai platform digital dipastikan tidak benar. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya untuk BBM bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kabar yang beredar luas di masyarakat tidak memiliki dasar kebijakan resmi dari pemerintah. Ia memastikan harga BBM subsidi tetap stabil di tengah dinamika global.
“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” tegasnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/03/2026).
Isu kenaikan BBM sendiri sebelumnya ramai diperbincangkan, bahkan sempat dikaitkan dengan fluktuasi harga minyak dunia. Sejumlah pemberitaan juga menyoroti kemungkinan penyesuaian harga sebagai dampak tekanan global. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan energi tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional serta daya beli masyarakat.
Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah mengakui masih melakukan pembahasan bersama operator, termasuk Pertamina dan penyedia swasta. Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan final yang mengarah pada kenaikan harga.
Di tengah derasnya arus informasi, Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi isu yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti BBM.
“Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat… kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu kepanikan.
Dari sisi pemerintah pusat, jajaran Sekretariat Negara turut menegaskan bahwa kebijakan energi yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian serius terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.
