Porosnusantara.co.id| Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, tampil blak-blakan dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan bahwa problem struktural ekonomi Indonesia sudah berlangsung sejak krisis 1998 dan masih membayangi hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi).
“Mesin ekonomi kita pincang,” tegas Purbaya. “Ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter membuat sektor swasta tidak mampu berkembang optimal.”
Dalam pemaparannya, Purbaya menyoroti dua pendekatan ekonomi yang kontras:
– Era SBY: Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6% berkat kebijakan moneter longgar. Uang beredar tumbuh hingga 17%, kredit naik 22%, dan sektor swasta berkembang pesat. Tax ratio pun ikut meningkat.
– Era Jokowi: Fokus pada pembangunan infrastruktur melalui belanja fiskal besar-besaran. Namun, kebijakan moneter tidak memperluas likuiditas. Akibatnya, sektor swasta tertahan dan pemerintah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
Menghadapi era Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menawarkan strategi ganda: mempercepat belanja pemerintah sekaligus melonggarkan likuiditas melalui sistem perbankan.
Pengamat ekonomi independen, Narisa, menilai gagasan Purbaya tepat namun penuh risiko.
“Memperkuat sektor swasta lewat likuiditas sekaligus mempercepat belanja pemerintah adalah strategi menjanjikan. Tapi disiplin fiskal dan stabilitas moneter harus dijaga agar inflasi tidak meledak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia di tengah fluktuasi suku bunga global dan ketidakpastian ekonomi internasional.
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Fredi Moses Ulemlem, menilai keberanian Purbaya sebagai energi baru dalam kabinet.
