Porosnusantara.co.id- JAKARTA | Sejak 25 Agustus 2025, sejumlah aksi demonstrasi berlangsung di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Gelombang unjuk rasa ini memicu beragam tanggapan, tak hanya dari kalangan aktivis dan mahasiswa, tetapi juga lembaga moral serta gerakan masyarakat sipil. Salah satunya datang dari Gerakan Nurani Bangsa yang menggelar konferensi kebangsaan di Griya Gusdur, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).
Dalam pernyataannya, Gerakan Nurani Bangsa yang dikenal sebagai gerakan etis dan non-partisan menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengutamakan kemanusiaan serta keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap kebijakan. Aksi represif aparat dalam merespons demonstrasi disebut hanya memperlebar jarak antara rakyat dan negara.
“Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap aksi unjuk rasa. Demonstrasi adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, bukan alasan untuk melakukan tindakan represif,” tegas pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, Gerakan Nurani Bangsa menyoroti kekecewaan publik terhadap elite kekuasaan di berbagai lini—eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga aparat hukum—yang dinilai kurang peka dan empati terhadap penderitaan rakyat. Mereka menyerukan agar Presiden segera mengambil langkah cepat memulihkan kepercayaan publik, di antaranya dengan:
Mengevaluasi kepemimpinan serta kebijakan kepolisian agar tidak lagi menimbulkan pelanggaran HAM.
Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
