Porosnusantara.co.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan para pimpinan lembaga negara serta ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah gelombang demonstrasi yang masih berlanjut pasca-insiden 28 Agustus, yang diwarnai aksi anarkis hingga mengakibatkan korban jiwa.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Dari unsur lembaga negara, tampak hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Prabowo menekankan bahwa partai politik mengambil langkah disiplin internal terhadap anggotanya di parlemen yang dinilai melakukan kekeliruan dalam menyikapi gejolak politik belakangan ini. Langkah tersebut termasuk pencabutan keanggotaan DPR, peninjauan kembali tunjangan anggota parlemen, hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, terhadap anggota DPR yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, para pimpinan DPR akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR termasuk besaran tunjangan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas juga dilakukan dengan pencabutan keanggotaan mereka di DPR RI,” ujar Prabowo.
Di tengah situasi yang rawan, Prabowo mengingatkan agar para wakil rakyat peka terhadap aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional, tetapi harus dilakukan secara damai tanpa menimbulkan kerusuhan.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Aspirasi bisa disampaikan secara damai,” ucapnya.
Sebelumnya, demonstrasi besar yang berlangsung sejak 28 Agustus dipicu kemarahan massa atas insiden tewasnya Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta.
Gelombang protes kemudian meluas ke beberapa daerah dengan aksi pembakaran dan perusakan fasilitas publik. Sejumlah ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, NU, dan PP KB PII, telah mengingatkan agar masyarakat menahan diri serta mendorong aparat menindaklanjuti kasus ini secara adil dan transparan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno, menilai pertemuan di Istana menjadi sinyal konsolidasi elite politik untuk meredam eskalasi.
“Prabowo ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan semua parpol solid. Ini pesan penting untuk publik bahwa stabilitas politik adalah prioritas, terutama ketika demonstrasi berpotensi bergeser ke arah chaos,” kata Adi kepada wartawan.
Dengan pertemuan ini, pemerintah berharap adanya kesepahaman bersama antara eksekutif, legislatif, dan partai politik untuk menjaga suasana tetap kondusif serta memastikan penyelesaian hukum berjalan transparan.
