Jakarta – PorosNusantara.co.id || Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) melakukan penjajakan minat/konsultasi pasar (_market consultation_) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek optimalisasi pemanfaatan bendungan dalam bidang ketenagalistrikan, melalui Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bintang Bano yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Arvi Argyantoro mengatakan, sebagai Kementerian yang memiliki fungsi pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, Kementerian PUPR mendorong optimalisasi pemanfaatan waduk/bendungan multiguna untuk mencapai target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.
“Peran Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian target EBT adalah dengan mensinergikan program pengembangan infrastruktur PUPR khususnya sektor SDA dengan teknologi EBTK & ketenagalistrikan seperti PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS Terapung,” kata Herry dalam acara _Market Consultation_ Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano di Jakarta, Senin (23/5/2022).
Dikatakan Herry, proyek KPBU PLTM Bintang Bano merupakan proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) yang memiliki kapasitas listrik sebesar 6,3 megawatt (MW), estimasi energi listrik tahunan sebesar 32,78 Giga Watt hour (GWh) , dengan Faktor Pembangkitan (Capacity Factor) sebesar 59,4%.
