Porosnusantara.co.id |KARANGASEM — Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah kembali melebar. Setelah mantan kepala LPD-nya kini sedang menjalani persidangan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan satu tersangka baru.
Tersangka kedua itu adalah I Wayan Sudarma (IWS), penerima kredit LPD. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 13.00 WITA.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H mengakui terdapat banyak kejanggalan dalam kredit yang diterima IWS pada November 2018 lalu.
Pertama, soal status. IWS disebut bukan krama Desa Adat Kelungah. Ia adalah warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Padahal, tidak ada kerja sama antardesa adat yang membolehkan pemberian kredit lintas desa seperti itu.
Kedua, soal plafon. IWS memperoleh kredit sebesar Rp250.000.000 melalui rekening 001210. Angka itu jauh melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang saat itu hanya Rp119.042.007,80. Artinya, kreditnya lebih dari dua kali lipat batas yang dibolehkan.
Ketiga, soal jaminan. Kredit tetap dicairkan, meskipun peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum sah. Dalam perjanjian bahkan tertulis sertifikat hak milik masih dalam proses.
Uang Kredit untuk Beli Tanah
Ke mana larinya uang Rp250 juta itu?
Kajari Kusufi menyebutkan , sekitar Rp220 juta digunakan IWS untuk membayar pembelian tanah seluas 500 m². Menariknya, penjual tanah itu sebelumnya juga memperoleh pinjaman dari LPD yang sama.
” Sisanya, sekitar Rp30 juta, dipakai untuk pengurusan sertifikat,” tegas Kajari.
Kusufi menegaskan Kredit tersebut jatuh tempo pada 24 November 2023. Hingga kini belum dilunasi, meski sudah ditagih berkali-kali.
