Prosedur penyadapan di lingkungan Polri mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Penyidik menyebut dugaan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan, perkara ini juga mencakup dugaan penghapusan berkas hasil sadapan dari sistem elektronik. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dikembangkan melalui proses penyidikan.
Dijerat Ketentuan Pidana dan Kode Etik
Dalam proses etik, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sementara itu, penanganan pidananya berjalan melalui Bareskrim Polri. Dengan demikian, putusan sidang etik dan






