Langkah tersebut berkaitan dengan polemik putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persyaratan dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Berdasarkan laporan Reuters dan Associated Press (AP), putusan kedua lembaga peradilan tersebut mempersoalkan pemenuhan ketentuan pendidikan menengah sebagai salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Adapun 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari proses politik dan ketatanegaraan, bukan keputusan akhir pemberhentian seorang wakil presiden.
MPR Terima Surat Pengunduran Diri
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Muzani menjelaskan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan secara terperinci. Namun, Gibran menyatakan keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
MPR selanjutnya menyiapkan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden. Salah satunya melalui rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD untuk membahas tahapan pengisian jabatan tersebut.
Sesuai ketentuan konstitusi, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dilakukan melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diajukan Presiden. Proses tersebut harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari.
