Fuad juga mengungkap sejarah lahan tersebut. Sebelum muncul klaim surat dari pihak perusahaan, lahan itu dulunya merupakan tanah PTPN yang sudah lama dikelola dan diurus oleh masyarakat Kampung Kebon Kopi.
“Sejarahnya memang ini dulunya adalah tanah PTPN yang dikelola dan diurus oleh masyarakat Kampung Kebon Kopi ini dan berharap hak itu diberikan kepada masyarakat. Karena sebelum adanya PT yang mungkin per hari ini mempunyai selembar surat terkait itu, terlebih dahulu sudah ada masyarakat yang mengelola tanah tersebut dan ini harus dihormati,” tegasnya.
Ia menekankan prinsip bahwa tanah negara tidak boleh dikuasai hanya oleh perorangan maupun korporasi.
“Lagi-lagi tanah negara ini tidak boleh hanya oleh orang saja, hanya korporasi saja. Kita pun berhak, masyarakat apalagi yang tinggal dari awal di sini berhak untuk bersama-sama bisa memanfaatkan tanah tersebut. Apalagi ini tanah negara, bukan tanahnya korporasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Fuad menyatakan siap menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Ia mendorong agar persoalan ini diselesaikan melalui musyawarah bersama.
“Yang kedua, kami siap menjadi jembatan untuk nanti masyarakat bertemu di rumah besar masyarakat Kabupaten Bogor, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor,” katanya.
Meski demikian, ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan lebih dulu di tingkat desa dan kecamatan.”Saya berharap masalah ini bisa selesai di tingkat desa, tingkat kecamatan. Jika korporasi tadi sudah memiliki surat, kita akan ketemu di rumah besar. Kita akan kumpulkan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan tengahnya seperti apa,” ujarnya.
“Kita akan panggil pihak-pihak terkait untuk nanti kita duduk bareng bermusyawarah dan berharap kalau kita sudah duduk bareng musyawarah semoga ada jalan keluar,” pungkasnya.






