Sumberanto secara khusus mendesak Dinas Kesehatan Kota Singkawang agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian DBD.
Menurutnya, sosialisasi mengenai bahaya DBD tidak boleh hanya dilakukan melalui surat edaran, spanduk, atau imbauan formal. Diperlukan gerakan edukasi yang lebih agresif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat RT dan lingkungan permukiman.
Ia meminta seluruh puskesmas di Kota Singkawang meningkatkan peran pelayanan promotif dan preventif, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala DBD, tanda-tanda kondisi berbahaya, serta pentingnya pemeriksaan medis sejak awal.
Dinas Kesehatan juga perlu memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, camat, lurah, RT/RW, kader posyandu, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk membangun sistem kewaspadaan dini.
“Jangan hanya menunggu pasien datang ke rumah sakit. Petugas kesehatan harus lebih aktif turun ke masyarakat. Lakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi penyebaran DBD, perkuat pemantauan kasus, dan pastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai pencegahan maupun penanganannya,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyampaikan informasi perkembangan kasus DBD secara terbuka dan berkala agar masyarakat mengetahui wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Sumberanto menilai tingginya perhatian terhadap kasus DBD pada anak-anak harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan pendidikan.
Sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP, perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan melalui pemeriksaan lingkungan sekolah, pemberantasan tempat perkembangbiakan nyamuk, serta penyampaian informasi kepada guru, siswa, dan orang tua.






