Ia juga mendorong lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap indikasi korupsi berdasarkan data dan bukti sesuai ketentuan hukum.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, telusuri dan tindak lanjuti sesuai mekanisme hukum. Jangan ada pembiaran terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Menurutnya, penghargaan dan capaian pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Pengawasan harus tetap berjalan guna memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Singkawang yang berlangsung pada September hingga Oktober 2026 diharapkan tidak menggeser perhatian pemerintah dari persoalan mendasar, seperti kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan efektivitas belanja daerah.
Hendra juga mendorong DPRD, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, media, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif.
Ia menekankan bahwa peringatan hari jadi harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
“Singkawang tidak cukup hanya maju dalam slogan. Kemajuan harus terlihat dari pelayanan yang semakin baik, pembangunan yang berkualitas, anggaran yang transparan, dan keberanian menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan. Itulah ukuran keberhasilan pemerintah yang sesungguhnya,” pungkas Hendra E. SH dari LP-KPK Kalbar.
LP-KPK Kalbar menegaskan, momentum Hari Jadi ke-25 Kota Singkawang harus menjadi titik evaluasi bersama: benahi kinerja, perketat pengawasan, cegah korupsi, dan utamakan kepentingan masyarakat.
