Pembukaan rekening ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas penggunaan layanan keuangan digital, termasuk sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah.
Hashim menjelaskan, pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan tunai menjadi transfer digital langsung ke rekening penerima. Kementerian Keuangan disebut akan berperan dalam penyaluran dana melalui sistem tersebut.
Selain mempermudah distribusi bantuan, penggunaan rekening digital diharapkan meningkatkan transparansi transaksi dan membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal.
Hashim juga mengaitkan digitalisasi ekonomi dengan upaya memperluas basis penerimaan negara. Menurutnya, semakin banyak transaksi yang tercatat dalam sistem formal, semakin besar pula peluang pemerintah memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih menyeluruh.
Meski demikian, digitalisasi penyaluran bansos masih membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pengaturan teknis agar dapat diterapkan secara efektif.
Rencana pembagian HP dan pembukaan rekening digital tersebut belum disertai rincian lengkap mengenai jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan disediakan, kriteria penerima, serta sumber anggaran program.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana sistem tersebut akan menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, termasuk kelompok rentan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Kejelasan mengenai perlindungan data pribadi, keamanan rekening, serta mekanisme pengaduan juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program.
Dengan demikian, rencana yang disampaikan Hashim masih perlu ditindaklanjuti melalui penjelasan resmi dari kementerian dan lembaga terkait. Informasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bagaimana program tersebut akan diterapkan dan siapa saja yang berhak menerima fasilitas HP maupun rekening digital.
