“Sudah kami bawa ke sana, dan kalau secara hukumnya kita sudah menggugat melalui PAI,” ujarnya.
Ia berharap ke depan ada rekomendasi yang lebih tegas dari pihak terkait agar persoalan status kerja dan sistem penugasan di lingkungan perusahaan dapat lebih jelas dan tidak merugikan pekerja.
Harapan tersebut, kata dia, juga menjadi bagian dari dorongan dalam forum Kongres III KPBI untuk memperkuat posisi tawar dan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor.
Selain itu, Eko turut menyinggung adanya persoalan pengawasan ketenagakerjaan di daerah yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, termasuk dugaan lemahnya pengawasan di tingkat lapangan.
“Di Palembang sudah sama-sama dengar di pengawas ketenagakerjaannya. Awal 2025 juga sempat ada penanganan, sekarang masih berproses,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya soal status kerja, tetapi juga menyangkut penegakan aturan ketenagakerjaan yang adil dan transparan di seluruh daerah.
“Kami berharap ke depan ada rekomendasi yang bisa memperkuat perlindungan pekerja, termasuk kejelasan status kerja dan penegakan aturan di lapangan,” tutup Eko.
Fadillah
