Menurut dia, pemerintah berkewajiban memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif. Karena itu, jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah harus segera melakukan pembenahan tanpa menghilangkan tujuan utama program.
” Kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai, ya harus diperbaiki. Evaluasi bukan berarti menolak program, tetapi memastikan kebijakan negara berjalan sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, juga menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total. Menurut dia, orientasi program MBG harus dikembalikan pada tujuan awal, yakni pemenuhan gizi masyarakat, bukan dibebani berbagai pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan tersebut.
” Esensi program MBG adalah pemenuhan gizi. Karena itu, seluruh komponen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan tersebut harus dievaluasi. Pengadaan motor operasional, kaus kaki, maupun kebutuhan lain yang tidak berkorelasi dengan peningkatan gizi perlu dikaji ulang secara menyeluruh,” ujar Syahrul.
Ia menilai pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara, terutama di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
” Kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional saat ini membutuhkan efisiensi. Setiap belanja pemerintah harus benar-benar memiliki nilai manfaat yang jelas. Jangan sampai anggaran yang besar justru habis untuk kebutuhan pendukung yang tidak menjadi prioritas utama. Fokusnya harus kembali pada kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat,” tambah Syahrul.
Syahrul berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan menyentuh seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari mekanisme pengadaan, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran.
