Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan tidak bisa hanya bersifat top-down, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan konsumen.
“Negara harus hadir dengan regulasi yang mendukung, namun umat juga harus siap. Produk harus berkualitas, jaringan distribusi kuat, dan mampu bersaing secara sehat di pasar,” tambahnya.
Lebih lanjut, keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dinilai menjadi salah satu solusi konkret dalam mempercepat penguatan ekosistem halal. LPH Hidayatullah, misalnya, berkomitmen memperluas akses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya jaminan halal.
Kegiatan Halal Bihalal ini juga menegaskan peran organisasi masyarakat dalam mendukung agenda nasional, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, hingga pembangunan nasional secara luas.
Dengan mengusung semangat kebersamaan, forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Potensi besar pasar domestik, jika dikelola secara optimal, diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Ke depan, penguatan sektor halal tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan religius, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing.
