Sementara Wempy mengemukakan adanya pihak yang menerima proxy dari asing sehingga berkepentingan mencekik IHT lokal. “Mereka menerima duit dari sana,” ujarnya.
Wempy mengingatkan agar pemerintah melakukan penyelamatan. Ia menyebut RPP yang akan dibuat pemerintah yang mengatur masalah racikan, kemasan, dan bahan tembakau berpotensi mematikan IHT.
“Sebiknya pemerintah urus IHT ilegal saja karena regulasi yang berlebihan di IHT bisa mematikan industri tembakau,” terang Wempy seraya mengakui pemerintah biasanya baru mikir setelah ada PHK.
Adapun Staf Khusus Menaker, Indra, yang hadir dalam diskusi tersebut mengemukakan, bahwa masalah ini tidak di bawah kementeriannya. Tetapi lebih tepat diajukan di Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perindustrian. Soal Kemenaker ia mengutip pernyataan narasumber yang disampaikan dalam diskusi tersebut yang menilai telah bekerja dengan baik
