Porosnusantara.co.id | Jakarta Januari 2026 — Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menilai awal tahun 2026 sebagai fase krusial bagi Indonesia dalam menjaga kerukunan nasional di tengah meningkatnya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Kemajemukan bangsa Indonesia, sebagai ketetapan dan karunia Ilahi, tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah, melainkan harus dirawat dan direkayasa secara sadar melalui kebijakan yang adil dan kepemimpinan yang inklusif.
CDCC mengingatkan, meskipun persatuan nasional relatif terjaga, gejala keretakan sosial mulai tampak di berbagai daerah. Sentimen primordial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) kerap dipicu oleh ketimpangan sosial-ekonomi dan kepentingan politik jangka pendek. Situasi ini berpotensi menjadi ancaman serius apabila disharmoni horizontal di masyarakat berhimpit dengan ketegangan vertikal antara rakyat dan pemerintah.
Gelombang demonstrasi masyarakat pada Agustus hingga awal September 2025 dinilai sebagai peringatan keras atas ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan keadilan sosial. Protes dipicu antara lain oleh penolakan terhadap tunjangan baru anggota DPR, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah, serta kekecewaan atas kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan lonjakan biaya hidup.
Meski ekonomi nasional tetap tumbuh dengan inflasi yang relatif terkendali, CDCC menilai kualitas pertumbuhan masih rendah. Penciptaan lapangan kerja formal terbatas, produktivitas melambat, dan ketergantungan pada konsumsi domestik serta komoditas masih tinggi. Di sisi lain, sektor manufaktur dan teknologi belum menjadi penggerak utama, sementara kinerja ekspor Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga.
