Menurutnya, kebijakan fiskal selalu memiliki implikasi politik. Bila rakyat tidak dilibatkan, maka dana jumbo ini hanya akan mengulang sejarah menyuburkan konglomerat, bukan menumbuhkan ekonomi rakyat.
Dari sisi politik kelembagaan, Ridwan Gema Puan menegaskan bahwa reformasi legislatif sudah mulai dijalankan untuk memastikan pengawasan anggaran.
“Kebijakan sebesar ini harus ada kontrol parlemen. Reformasi legislatif sudah dijalankan dengan komando Mbak Puan Maharani selaku ketua dewan. Transparansi penyaluran dana Rp200 triliun ini adalah batu uji komitmen reformasi,” tegas di tangerang Ridwan.
Ia mengingatkan, rakyat berhak tahu ke mana aliran dana ini diarahkan, dan siapa yang benar-benar menikmatinya.
Pencairan Rp200 triliun ini menunjukkan Indonesia tengah menjalankan reformasi anggaran perekonomian. Apakah mesin moneter-fiskal Prabowo-Purbaya dengan bingkai Sumitronomic akan benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat, atau justru menguatkan elit lama?
Jawabannya akan ditentukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh pengawasan legislatif dan partisipasi rakyat itu sendiri.
Reporter: Axnes.
