Sebagai Presiden sekaligus Ketua Partai besar dengan kursi legislatif gemuk, Prabowo memiliki kuasa penuh untuk mengarahkan fraksinya.
“Kalau memang serius, Presiden Prabowo harus menyerukan partainya agar dana reses DPR dan DPRD diarahkan untuk mempercepat dan memperluas MBG. Dengan begitu, program ini tidak berhenti sebagai slogan, tapi benar-benar menyentuh rakyat,” tegas Ridwan.
Demokrasi sejati, kata Ridwan, bukan sekadar kursi parlemen atau hitungan suara pemilu. Demokrasi hadir di meja makan rakyat: beras cukup, lauk bergizi, dan kepastian hidup yang layak.
Selama dana reses tetap menjadi jatah dewan untuk pencitraan, sementara MBG jalan di tempat, rakyat akan terus menanggung lapar. Padahal, di tangan Gerindra saja, ada potensi Rp 1 triliun per tahun yang bisa dijadikan bahan bakar perubahan. Tinggal apakah Presiden Prabowo memilih menyalurkannya ke perut rakyat, atau membiarkannya jadi panggung kosong di Senayan.(AXS).
