Jakarta – PorosNusantara || Sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan penanganan kolaboratif dari hulu ke hilir sesuai rencana induk (masterplan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.
“Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi ‘Peran dan Tanggung jawab Bersama’. Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Dikatakan Menteri Basuki, untuk menangani banjir Jakarta, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk (masterplan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) pada tahun 1973. Masterplan tersebut telah direview sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pada tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).
Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR dalam dukungan penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu adalah pembangunan dua bendungan kering yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39,40 hektar dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 1,32 triliun.