Jakarta – PorosNusantara.co.id || Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi krisis air dan perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan air, pangan, energi, serta memastikan pertumbuhan sosial ekonomi berjalan positif. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Plenary Session 2nd High Level International Conference On Decade For Action “Water For Sustainable Development” di Dushanbe, Tajikistan pada Selasa (7/6/2022).
Menteri Basuki mengatakan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.
“Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana, termasuk pandemi kepada dunia. Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana.
“Kedua, setiap negara didorong untuk berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi. Seperti yang telah dicanangkan oleh UNESCO bahwa para pemimpin negara harus menyadari pentingnya data dan ilmu pengetahuan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air karena air adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Konsep ketiga adalah membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau. Keempat, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.
