Padang, Sumatera Barat, Porosnusantara.co.id
Sebelumnya, diperoleh informasi adanya rencana pernikahan Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi, yang telah menyandang status Duda, sejak istrinya bernama Suhada Ahmad Sidik, wafat pada Februari 2021, dengan Idayati yang juga telah menyandang status janda, sejak suaminya bernama Hari Mulyono meninggal pada September 2018. Saat itu Presiden Jokowi turut melayat dan mengantar jenazah ke liang lahat, adapun informasi tentang rencana pernikahan keduanya tersebut, telah dikonfirmasi langsung oleh Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Senin, 21/3/2022 kemaren. Gibran berujar Anwar dan Idayati telah melangsungkan prosesi lamaran pada pada 12 Maret 2022 lalu,
Namun demikian tersiarnya berita tersebut, mendapatkan respon dari berbagai pihak, bahkan ada sejumlah pihak meminta Anwar Usman melepaskan jabatan Hakim Konstitusi jika sudah menikah dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati, Mereka menilai pernikahan tersebut berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan dalam menangani perkara dan berdampak pada marwah Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggapan itu juga disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, saat di hubungi pers, ia mengatakan pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap ketatanegaraan, karena Anwar selaku Hakim Konstitusi akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik Presiden.
“Misalnya pengujian UU IKN [Ibu Kota Negara]. Konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak. Konflik kepentingan ini harus dijauhi Ketua MK agar lembaga peradilan tetap punya muruah,” ujar Feri kepada pers, Selasa (22/3).di Padang, Sumatera Barat.
