Patuhi Regulasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan, Sawahlunto Ukir Prestasi, Raih Opini WTP 6 Kali Berturut – Turut Dapat Penghargaan Dari Kemenkeu

 
 

“Ini fakta yang jelas bahwa Pemko Sawahlunto telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan patuh dan taat pada regulasi/hukum yang berlaku,” sebut Walikota Deri Asta.

 

Disebutkan Walikota, tentunya keberhasilan meraih WTP sampai 6 kali berturut – turut itu merupakan buah dari komitmen dan kerjasama semua sektor. Tidak hanya kinerja dari jajaran di Pemko, namun juga dukungan dari masyarakat sangat menentukan.

“Untuk itu, kita berterimakasih kepada semua jajaran di Pemko, juga Forkopimda dan intansi/lembaga terkait lainnya untuk segala dukungan. Penghargaan Opini WTP ini kita persembahkan untuk semua masyarakat Kota Sawahlunto,” ujar Walikota Deri Asta, yang menerima plakat dan piagam penghargaan itu didampingi Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Dr.dr. Ambun Kadri, MKM.

Kemudian Walikota Deri Asta mengingatkan bahwa masih panjang jalan yang akan dilalui untuk tetap mempertahankan kinerja baik yang diapresiasi dengan Opini WTP ini. Maka itu, Walikota Deri Asta berpesan supaya jajaran pemerintahannya di Pemko Sawahlunto tidak berpuas diri dengan Opini WTP yang diperoleh 6 kali berturut – turut sekarang itu.

“Kita syukuri apa yang telah berhasil kita dapatkan sekarang. Tapi jangan lupa, tahun depan dan tahun – tahun selanjutnya kita harus mempertahankan Opini WTP ini. Jadi jangan lengah, kita harus tetap berkomitmen dan bekerja dengan maksimal,” tegas Walikota Deri Asta.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Dodi Febrizal, menjelaskan Pemko Sawahlunto memperoleh opini WTP berturut – turut enam kali tersebut yakni di tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Dalam kegiatan penyerahan plakat dan piagam penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar itu juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (An Muchtar/hms)

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *