Medan, porosnusantara.co.id – Kasus Raskita alias Laras di Polres Binjai semakin kabur atau tak jelas. Mengingat sampai saat ini tidak ada pemberitahuan dari Polres Binjai, apakah Laporan Pengaduan korban dilanjutkan atau dihentikan.
Kalau dilanjutkan atau dihentikan, harusnya ada pemberitahuan agar pihak korban atau kuasa hukumnya merasa puas atas proses hukum di Negara ini, kata Dongan Nauli SH didampingi Bayu S. SH dan Taulim P. Matondang kepada awak media, Senin 15/03/2021 di Poldasu usai konsuling di Unit PPA.
Konsuling dilakukan adalah dalam upaya mencari keadilan dan penegakan hukum atas kasus Laras yang diduga dibakar oleh ibu asuhnya inisial Yus, penduduk Payaroba Binjai.
Menurut Dongan, dalam penanganan perkara Laras ini sepertinya banyak keanehan-keanehan. Contohnya, setelah berkas dua kali dikembalikan JPU ke Polres (P-19) dua tahun yang lalu, sampai saat ini tidak ada upaya Polres mengikuti petunjuk JPU dan melengkapinya.
Selain itu, JPU dari Kejari Binjai meminta penyidik agar menghadirkan lagi saksi-saksi dari pihak Laras. Dan Kanit PPA Polres Binjai juga sudah meminta melalui kuasa hukum Laras untuk menghadirkan lagi saksi-saksi tambahan. Namun kami meminta agar Polres Binjai menyampaikan melalui surat resmi, namun hal itu tidak pernah terjadi sampai saat ini, tambah Bayu S.
Kami juga pernah konfirmasi ke Polres Binjai, dan pada waktu itu, Kanit PPA meminta agar kami membawa saksi-saksi tambahan untuk Laras. Mengingat Polres adalah institusi hukum, maka kami sarankan agar permintaan bawa saksi itu disampaikan melalui surat. Maksud kami, sebenarnya agar jelas saksi apa yang diminta, tambah Bayu.
Sementara itu, Taulim Matondang yang juga Ketua umum DPP Perserikatan Bangso Batak SeDunia mengatakan, dalam hal terjadi tindak pidana, sebenarnya hukum berpihak kemana.?
