oleh

Dana Koperasi Mikro Tidak Jelas, Harno Ben Tokoh Masyarakat Labuh Angkat Bicara

Poros Nusantara, Kab. Tanah Datar Sumbar –Terkait dugaan penyalah gunaan fungsi dari pada dana koperasi mikro yang ada di Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum Kab. Tanah Datar, Sumbar yang awalnya didirikan pada tahun 2014, hingga saat ini tidak jelas penggunaan dan pertanggung jawabannya terhadap masayarakat Labuh serta pengurus itu sendiri. Hal ini di perkuat oleh salah seorang tokoh masyarakat Labuh yang selalu vokal dengan ketimpangan ketimpangan yang ada di nagarinya. Harno Ben menyebutkan kalau semua data tentang koperasi tersebut ada padanya.” Sejak koperasi Amanah ini di dirikan, hanya sekali saja mengadakan RAT setelah itu tidak ada sama sekali hingga kini. Ditambah lagi, laporan tentang keuangannya tidak jelas. Bahkan dana koperasi ada yang dipinjamkan untuk pembangunan infrastruktur nagari. Sudah jelas melenceng dari tupoksi koperasi itu sendiri. Pengurus hanya berkilah kalau masyarakat setelah meminjam enggan untuk mengbalikannya. Padahal, menurut data yang saya punya, ada sebagian masyarakat Labuh yang mengembalikan dana pinjaman tersebut walau tidak sepenuhnya. Dari modal koperasi sebesar Rp 300 juta, sebagian tetap di pulangkan oleh masyarakat yang meminjamnya. Pertanyaan saya, kemana aliran dananya dan di gunakan untuk apa?…Setahu saya ini sudah menyalahi aturan. Dan kami masyarakat Labuh menuntut akan hal tersebut. Masih banyak hal lain dugaan ketimpangan di nagari Labuh yang harus di luruskan. Nanti kita ungkap satu persatu, termasuk masalah pembangunan embung yang ada di nagari ini.” Jelas Ben kepada media ini, 7/9.
Namun sayang, ketika tim media ini menindak lanjutinya ke kediaman ketua koperasi Amanah ini, Dt. Cumano tidak memungkinkan untuk dimintai konfirmasi karena faktor usia dan kesehatan. Tapi berbeda halnya dengan Firman, bendahara koperasi tersebut dengan tegas dan jelas berujar bahwa apa yang terjadi pada koperasi saat ini memang betul lagi macet dan vakum.” Tidak ada masyarakat yang mengembalikan dana pinjaman tersebut, sebab saya selaku bendahara tidak ada menerimanya, tapi kalau dana koperasi sebesar Rp 20 juta yg dipinjam nagari Labuh untuk pembangunan kantor wali pada saat itu, memang betul. Dan hingga saat ini belum ada pengembalian dana tersebut. Dan seluruh data ada sama saya, harus ada izin dari ketua koperasi dan walinagari untuk melihat data tersebut, jadi aneh aja kalo Harno Ben bilang dia punya data lengkap. Dari mana data tersebut di dapatkannya?” Ungkap Firman…..( Dwi )

BACA JUGA  KEPALA DESA BP IRWANSAH MENGHADIRI UNDANGAN SEKOLAH YAYASAN NURUL ISLAM.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini