Pemerintah Kota Sawahlunto Menjalin Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto

Sawahlunto, Poros Nusantara – Pemerintah Kota Sawahlunto menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan adanya kerjasama itu, maka Pemko dapat meminta bantuan hukum atau pun pertimbangan hukum kepada Kejaksaan Negeri.

Dilegalkannya kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Walikota Deri Asta dan Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Khunaifi Alhumami, Kamis (17/01) di Balaikota Sawahlunto.

BACA JUGA  Bupati Pelalawan H.M.Harris bertindak selaku Inspektur upacara

Dikatakan Walikota Deri Asta, kerjasama ini memiliki arti penting, sebab dalam membuat dan menjalankan kebijakannya, Pemko harus selalu didasari dan disesuaikan dengan regulasi – regulasi hukum yang berlaku. Dengan adanya kerjasama dan pendampingan dengan pihak Kejaksaan maka tentu pengurusan hal – hal terkait hukum perdata dan tata usaha negara di Pemko dapat lebih terarah dan teratur.

“Arti pentingnya kerjasama ini, kita di Pemko mendapat pendampingan, akses koordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk persoalan hukum perdata dan tata usaha negara. Ini penting, sebab membuat dan menjalankan kebijakan itu didasari dan disesuaikan dengan aturan – aturan hukum. Maka tentu harus selalu awas dan memahami persoalan hukum, sehingga dengan pendampingan pihak Kejaksaan menjadi peran yang strategis sekali,” kata Deri, yang didampingi Wakil Walikota Zohirin Sayuti.

BACA JUGA  Perkuat SDM KUMKM, Kemenkop dan UKM Gelar Pelatihan SDM

Namun, Deri menekankan bahwa kehadiran kerjasama tersebut bukan dalam artian sebagai pembela Pemko, sehingga lantas Pemko dapat bertindak tanpa mempedulikan regulasi hukum. Sebab, pihak Kejaksaan turun bukan untuk membela, namun sebagai konsultan untuk memberikan petunjuk dan kejelasan.

BACA JUGA  Upaya Perlindungan Kawasan Cagar Budaya, Kementerian PUPR Tata Kawasan Pura Agung Besakih

“Pihak Kejaksaan itu membantu Pemko dalam menyediakan petunjuk – petunjuk serta pertimbangan hukum. Bukan untuk membela, atau main backing segala macam. Jadi kalau Pemko ada kesalahan, melanggar hukum segala macam ya pasti tetap diproses, tidak akan Kejaksaan melakukan pembelaan seperti itu”, sebut Deri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *