“Makanya, dalam mengemban misi kedaulatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan,” kata Syarief.
Tidak hanya itu, dalam mengemban misi keberlanjutan, KKP mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut, pengelolaan keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
Lebih lanjut, Sjarief menyampaikan dalam misi kesejahteraan, KKP mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Menurutnya, salah satu upaya mewujudkan visi dan misi KKP adalah dengan mengarahkan pada paradigma ocean based development. “Di sini, peran dan dukungan hasil penelitian sosial ekonomi menjadi penting karena dapat menjadi akselerator dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari serta memberikan dampak bagi pencapaian kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian sosial ekonomi memiliki peran strategis karena menghasilkan rekomendasi kebijakan dan analisis sosial ekonomi di bidang kelautan dan perikanan,” ujarnya.
