“ Kita boleh berbangga atas keberhasilan selama reformasi, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk tujuan berbangsa, kedaulatan, keadilan dan kemandirian bagi seluruh rakyat Indonesia, ” imbuhnya.
Kembali, Ia mengingatkan prinsip – prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan realitas politik. “ Prinsip – prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elit. Dalam kehidupan berbangsa dan negara harus meletakkaan kehendak rakyat diatas berbagai kepentingan kelompok atau golongan, ” ujarnya.
Selanjutnya, Ia juga menerangkan makna peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-73 yang menjadi tanggungjawab sejarah bagi kita semua untuk meluruskan arah cita – cita Indonesia merdeka itu. “ Oleh karena itu, kita perlu meresapi kembali apakah perjalan demokrasi kita telah mengantarkan rakyat menjadi tuan berdaulat bagi tanahnya sendiri, berdiri diatas cita-citanya sendiri, ” lanjutnya.
“ Rumusan pada pendiri bangsa telah menegaskan kemerdekaan tidak hanya berhenti pada peringatan seremonial, dari tahun ke tahun. Kemerdekaan harus selalu menjadi pintu gerbang untuk menumbuhkan persatuan, merebut kedaulatan sepenuh – penuhnya dan memastikan keadilan tegak untuk siapapun dan kemakmuran untuk semuanya, ” imbuhnya.
Menkritik Kinerja Pemerintah
Ia juga menyoroti tiga persoalan yang membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah dan harus segera dilakukan. “ Pertama, adalah masalah kesenjangan. Yang perlu diperhatikan golongan masyarakat miskin dan hampir miskin yang masih rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga agar penghasilannya tidak tergerus, ” sarannya.
Kemudian, Ia memaparkan masalah yang kedua yaitu stabilitas dan investasi berjalan. “ Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro terus agar terus dikembangkan melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang. Kesempatan berusaha dari kebijakan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha – usaha swasta menengah dan kecil, tidak hanya dimonopoli oleh BUMN, ” katanya.
