KUPANG, POROS NUSANTARA – Ribuan warga eks Timor – Timur melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi NTT senin (25/9) . pada kesempatan aksi tersebut sekitar 50 keluarga pejuang Timor – Timur berkesempatan beraudiensi dengan Gubernur Frans Leburaya di ruang kerja rapat Gubernur.
Koordinator aksi Eurico Guteres yang merupakan ketua Uan Timor Aswain (UNTAS) dalam aundensi tersebut menyampaikan delapan tuntutan dari warga eks Timor – Timur yang sekaligus pejuang pro integrasi saat lepas nya Timor – Timur dari NKRI. Delapan tuntutan tersebut antara lain meminta kepastian politik dari pemerintah Indonesia terkait dengan status kewarganegaraan, kepastian hukum dari pemerintah Indonesia terhadap 403 orang yang namanya masuk dalam daftar Serious Crime terkait pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat Timor – Timur pada tahun 1999. Mereka juga meminta pemberian kompensasi kepada 13.000 pejuang yatim piatu yang tetap setia kepada NKRI. Selain itu juga pemberian piagam penghargaan kepada 13.000 pejuang integrasi Timor – Timur yang tetap setia mempertahankan merah putih.
Pengunjuk rasa juga menuntut pemberian kemudahan kesempatan bagi putra putri pejuang integrasi Timor – Timur menjadi anggota TNI, Polri dan PNS dan juga meminta agar pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan Aset – Aset warga negara Indonesia yang tertinggal di seluruh wilayah Timor Leste serta menuntut pemindahan jasad para pahlawan Indonesia yang gugur di Timor – Timur ke wilayah hukum Indonesia. Pada kesempatan itu Gubernur Leburaya mengaku sangat memahami keluhan warga eks Timor – Timur yang terus di perjuangankan sejak 2010 sampai saat ini.
Sehingga Ia berjanji aspirasi tersebut akan segera di teruskan ke pemerintah pusat dalam waktu dekat. ” saya berjanji aspirasi yang di sampaikan saudara – saudaraku segera saya tindak lanjuti ke Bapak Joko widodo, ” kata Gubernur Leburaya. Lebih lanjut Gubernur mengatakan ” hari ini saya akan mengurus kelengkapan surat dan besok akan mengutus salah satu penjabat ke jakarta untuk menyerahkan aspirasi ini, ” katanya. Menindaklanjuti aspirasi tersebut maka di pertegas secara tertulis melalui penandatanganan surat pernyataan oleh Gubernur Frans Leburaya disaksikan oleh ketua DPRD Propinsi NTT, Kapolda NTT, dan unsur Forkompinda.
(Laporan : Winda)
