JAJARAN KEMENHUB HARUS KONSISTEN KELOLA PEMERINTAHAN

KUPANG, POROS NUSANTARA – Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan(Kemenhub) RI, diingatkan untuk konsisten mengelola pemerintahan yang baik (good governance). Jajaran Kementerian Perhubungan diinstruksikan juga untuk menghilangkan praktek korupsi, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi serta berkomitmen membangun jasa transportasi yang berkeadilan, guna mendukung roda perekonomian nasional. “Saya tekankan kembali agar seluruh program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dapat segera dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan tanpa adanya penyelewengan,” kata Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi, saat bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi NTT, di halaman Kantor Gubernur NTT, jalan El Tari, Kupang, Senin (18/9/2017) pagi.

Menurut Menteri Perhubungan Sumadi, Kementerian Perhubungan sebagai regulator memiliki peranan yang cukup krusial dalam mendukung roda perekononian dan memperlancar mobilitas penduduk demi terciptanya konektivitas antar daerah. Dengan itu, lanjut Sumadi, pembangunan sektor transportasi harus menjamin konektivitas dan aksesibilitas ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Menteri Budi Karya Sumadi, mengatakan sebagaimana implementasi program Nawacita, Kementerian Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan konektivitas antar pulau sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur.

BACA JUGA  Pringati Hari HAM, Buruh Lakukan Orasi Di Balai Kota DKI Jakarta

Dalam KTT itu, Indonesia akan memberi prioritas pada program pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim untuk memperlancar arus logistik nasional. Selain itu, kata Sumadi, diperlukkan deregulasi terhadap aturan-aturan yang menghambat distribusi logistik nasional. Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan beberapa deregulasi terkait dengan paket kebijakan ekonomi ke 15, yaitu menciptakan sektor logistik yang dapat mendorong terwujud iklim investasi. “Tantangan dunia transportasi semakin kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Untuk menjawab tantangan itu, kita dituntut mampu beradaptasi dan terus berinovasi,” tambahnya. Dijelaskan Menteri Sumadi, Sumberdaya Manusia (SDM) perhubungan dituntut untuk memberikan layanan transportasi kepada masyarakat sejalan dengan tema Hari Perhubungan Nasional 2017, yaitu Melalui Hari Perhubungan Nasional Tahun 2017, Kita Tingkatkan Soliditas, Sinergitas dan Kerja Bersama dalam mewujudkan Transportasi yang Handal, Berdaya saing dan Memberikan Nilai Tambah.

BACA JUGA  SINERGITAS BNNP SULTRA DENGAN LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI

Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, nenyampaikan selamat kepada jajaran perhubungan dan terimakasih atas seluruh kinerja yang telah ditunjukan selama ini. Harapannya, kata Lebu Raya, bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional, jajaran perhubungan terus berupaya sekuat tenaga meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah serta terus berupaya mewujudkan sistem perhubungan yang lancar, aman, selamat dan nyaman.

BACA JUGA  "JEJAK PORTUGIS DI TANAH BETAWI"

(*/Siaran Pers Biro Humas NTT/erni amperawati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *