KUPANG, POROSNUSANTARA – Kalangan DPRD Kabupaten Kupang memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang yang telah maksimal dengan segala daya upaya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga BPK-RI Perwakilan NTT dari hasil pemeriksaannya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Prestasi ini patut dihargai dan dipertahankan karena dilandasi rasa tanggung jawab dan kecintaan yang dalam terhadap masyarakat dan daerah Kabupaten Kupang.
Dalam siaran pers Bagian Humas Setda Kabupaten Kupang, yang diterima Poros Nusantara, Sabtu (1/9/2017) menyebutkan, pada saat pembukaan sidang II masa persidangan III DPRD Kabupaten Kupang tanggal 30 Agustus, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede mengatakan, pembahasan agenda persidangan saat ini merupakan hal-hal yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, perlu dibahas secara cermat sehingga menjadi suatu produk yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan kepentingan dan kesinambungan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bertolak dari pemahaman terhadap semua permasalahan yang dihadapi, kata Lede, menjadi sebuah masukan berarti bagi perbaikan dan peningkatan kinerja. Aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memasuki ruang publik melalui pembahasan oleh DPRD sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas kinerja pengelolaan keuangan selama tahun 2016 melalui penyampaian laporan Keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, Neraca, lap.Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan.
Lebih lanjut Yosef Lede menjelaskan, DPRD saat ini diharapkan mampu membawa nilai-nilai Demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat tidak terlepas dari integritas dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah terus dijalin dengan baik, harmonis demi peningkatan kerjasama sehingga pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah dapat tercapai. Yosef Lede sangat berharap pembahasan yang dilakukan dalam Sidang DPRD ini berdampak positif dalam memperjuangkan Aspirasi masyarakat menuju Kabupaten Unggul tahun 2019 melalui upaya pengembangan kesejahteraan rakyat di kawasan Timur Indonesia.
Bupati Kupang, Dr. Ayub Titu Eki dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPRD Kabupaten Kupang kepada Pemerintah sehingga mendapat opini WDP dalam pengelolaan keuangan tahun 2016. Ini semua dapat terwujud atas kerja keras dan usaha bersama. Dirinya berharap ditahun-tahun yang akan datang hasil kerja keras ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mendapat opini yang lebih baik. Titu Eki menyadarai banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah merupakan hasil kontribusi banyak pihak terutama partisipasi DPRD.
Bupati Ayub menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 96,05 persen atau sebesar Rp. 1.170.495.473.428,25 dari target Rp.1.218.620.776.400,00. Belanja Daerah Prosentase 89,79 persen dengan realisasi Rp.1.379.301.640.935,58 dari target Rp.1.536.088.525.289,68, Penerimaan Pembiayaan Daerah mendapat prosentase 99,85 persen dengan realisasi Rp.318.490.901.473,74 dengan target Rp.318.490.901.473,74, Pengeluaran Pembiayaan Daerah prosentase 100 persen dengan realisasi Rp.1.500.000.000,- Bupati Titu Eki berharap angka yang disajikan menjadi pijakan bersama dalam menyusun strategi anggaran dimasa-masa yang akan datang. Titu Eki mengharapkan kerjasama dan pemahaman yang tinggi, disertai dengan ketulusan untuk bergandengan tangan dalam membangun daerah dengan strategi yang mampu mendorong pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat fiskal daerah.
(*/Siaran Pers Humas Setda Kabupaten Kupang/erni amperawati).
