Porosnusantara.co.id | Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mengkritik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.000 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kondisi tersebut menjadi indikator memburuknya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, mengatakan kenaikan harga energi tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, situasi tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian nasional dan memperberat beban masyarakat.
“Rakyat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat agar kondisi ini tidak semakin membebani masyarakat,” ujar Gus Fakhier dalam keterangan tertulisnya.
DPD GMNI DKI Jakarta juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membutuhkan anggaran besar. Beberapa program yang disoroti antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Program 3 Juta Rumah.
Menurut GMNI DKI Jakarta, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sedang berlangsung.
“Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Gus Fakhier.
Sementara itu, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda, turut menyoroti maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pemerintah dan lembaga legislatif harus lebih responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat apabila persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan tidak segera mendapatkan perhatian yang serius.
GMNI DKI Jakarta juga menegaskan pentingnya pemerintah menjalankan amanat konstitusi dengan mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Organisasi tersebut meminta pemerintah untuk lebih fokus pada kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini,” tutupnya.
